Regulasi Transaksi Elektronik Sesuai PP 82/2012

March 7th, 2014 No comments

Sembilan Pasal dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu:

1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasai 10 Ayat 2);

2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;

3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);

4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);

5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);

6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);

7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);

8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 );

9) Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan (Pasal 40).

Amanat pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-7 saat ini teiah diatur dalam PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Poin ke-8 akan diatur dalarn sebuah undang-undang tersendiri yaitu RUU tentang Tata Cara Intersepsi (TCI). Sedangkan poin ke-9 akan diatur dalam bentuk PP ’Eersencliri.”

PP 82/2012 tentang PSTE pada awalnya bernama RPP Penyelenggaraan lnformasi dan Transaksi Elektronik (PJTE). RPP PITE mulai disusun oleh Kemenkorninfo sejak pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham pada awal tahun 2010. Pada tanggal 2 Maret 2010 dilakukan rapat harmonisasi pertama. Menkumham selanjutnya menyampaikan surat kepada Menkominfo perihaf penyampaian has’il harmonisasi konsepsi RPP PSTE pada tanggai 30 April 2012. Menkominfo menyampaikan naskah akhir RPP PSTE kepada presiden pada tangga! 6 Juli 2012. RPP PSTE ditetapkan menjadi PP 82/2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 clan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012.75

PP 82/2012 tidak hanya menjadi payung hukum bagi dunia e-commerce di tanah air, namun PP ini juga mengharuskan perusahaan ihternet besar seperti Google, Yahoo, Research in Motion (RIM), dan perusahaan internet

skala dunia iainnya yang berinvestasi di Indonesia untuk menempatkan pusat data (data center) di Indonesia. Memang kevvajiban membangun data center tidak Iangsung harus dibangun seketika. Pemerintah memberi jeda waktu minimal dua tahun bagi perusahaan internet asing untuk berjaian duiuv Jika perusahaan tersebut minimal sudah berjalan dua tahuri di Indonesia, mereka wajib membangun data center di Indonesia.

PP 82/2012 tentang PSTE mengatur mengenai:

a) Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

b) Penyeienggara Age-n Elektronik;

c) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;

d) Tanda Tangan Eiektronik;

e) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

f) Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan

g) Pengelolaan Nama Domain.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam PP 82/2012 diatur pada Pasal 40 hingga Pasal 51. Pasal 40 menyatakan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalarn lingkup publik atau privat. Penyelenggaraan transaksi elektronik daiam lingkup publik meliputi:

a) penyelenggaraan transaksi eiektronik oleh instansi atau pihak Iain yang menyelenggarakan \ayanan publik sepanjang tidak dikecuaHkan oleh UU ITEZ

b) penyeienggaraan transaksi elektronik daiam \ingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam \ingkup privat meliputi transaksi eiektronik:

a) antar-pelaku usaha;

b) antara pelaku usaha dengan konsumen;

c) antar-pribadi;

d) antar-instansi; dan

e) antara instansi dengan pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP 82/2012 tentang PSTE.

Penyelenggaraan transaksi elektronik daiam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan pubiik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. Daiam hal menggunakan sertifikat keandalan, maka penyelenggaraan transaksi elektronik dalam 1ingkup publik wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan dari Indonesia yang sudah terdaftar. Sedangkan jika menggunakan sertifikat elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik daIam lingkup publlk wajib menggunakan jasa penyelenggara sertn‘ikasi elektronik Indonesia yang sudah terserth‘ikasi.76

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. Dalam hal menggunakan sertifikat keandalan, maka penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan dari Indonesia yang sudah terdaftar. Sedangkan jika menggunakan sertifikat elektronik, maka penye\enggaraan transaksi elektronik da1am Iingkup privat dapat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dari Indonesia yang sudah terdaftar.77

Sertifikat keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik te\ah lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan. Lembaga sertifikasi keandeflan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diavvasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalarn transaksi elektronik. Sedangkan yang dimaksud sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan

status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi

Penyelenggaraan transaksi elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus:

a) memperhatikan aspek keamanan, keandaian, dan efisiensi;

b) melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri;

c) memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik (PSE); dan

cl) memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri.

Dalam hal gerbang nasional (national gateway) dan jaringan sistem elekti’Ol’lik belum dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan transaksi elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas clari Iuar negeri setememperoleh persetujuan dari instansi pengawas dan pengatur sektor terkait. Dalam pemenuhan tersebut, para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dari instansi pengawas dan pengatur sektor terkait.

lnstansi pengavvas dan pengatur sektor adalah instansi yang bertugas mengavvasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan ternadap sektor tersebut misalnya sektor perbankan dan sektor perhubungan. lnstansi pengavvas dan pengatur sektor perbankan adalah Bank Indonesia (Bl),

Pengirim wajib memastikan informasi elektronik yang dikirimnya adalah benar dan tidak bersifat mengganggu. Dalam hal diperiukan, institusi tertentu dapat menyelenggarakan transaksi elektronik yang bersifat khusus. Ketemuan mengenai pengiriman informasi elektronik dan transaksi elektronik yang bersh‘at khusus akan diatur tersendiri oleh instansi pengawas dan pengatur sektor terkait.

Persyaratan transaksi elektronik dan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 51 PP 82/2012. Pasal 46 Ayat (1) PP 82/2012 menyatakan bahvva transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Di samping itu, penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak juga wajib memperhatikan:

a) iktikad baik;

b) prinsip kehati-hatian;

c) transparansi;

d) akuntabilitas; dan

e) kewajaran.

Transaksi elektronik dapat diiakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak Iainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik (e-contract) dianggap sah apabila:

a) terdapat kesepakatan para pihak;

b) dilakukan oleh subjek hukurn yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) terdapat hal tertentu; dan

d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertéban urnurn.

Kontrak elektronik dan bentuk kontrak Iainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat daiam Bahasa Indonesia. Di samping itu, kontrak elektronik yang dibuat dengan klausul baku (standar) harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausul baku sebagaimana diatur daiam peraturan perundang-undangan terutama UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kontrak elektronik tersebut paling sedikit harus memuat:

a) data identitas para pihak;

b) objek dan spesifikasi;

c) persyaratan transaksi elektronik;

d) harga dan biaya;

e) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk  dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

g) pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistern elektronik mempunyai kewajiban antara lain:

a) wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditavvarkan.

b) wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

c) wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

d) vvajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen dengan kevvajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Transaksi elektronik dianggap terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pihak pengirim telah diterima dan disetujui oleh pihak penerima. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a) tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau b) tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.

Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihakwajib menjamin:

a) pemberian data dan informasi yang benar; dan b) ketersediaan sarana dan Iayanan serta penyelesaian pengaduan.

Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik.

PP 82/2012 juga mengatur tentang tanda tangan eiektronik (digital signature) yaitu pada Pasal 52 hingga Pasal 58. Tanda tangan elektronik berkaitan erat dengan transaksi elektronik dan kontrak elektronik, sebab tanda tangan elektronik digunakan sebagai tanda persetujuan dari pihak konsumen untuk melakukan kesepakatan juaI-beli produk secara elektronik dengan pihak penjual/pedagang.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai aiat autentikasi dan verifikasi atas:

a) ldentitas penanda tangan; dan b) keutuhan dan keautentikan informasi eiektronik.

Tanda ta’ngan elektronik dalam transaksi eiektronik merupakan perse-_ tujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan eiektronik tersebut. Dalam hal ten’adi penyalahgunaan tanda tangan elektronik oIeh pihak Iain yang tidak berhak, maka tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE).8°

Tanda tangan eiektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasiH<an meialui be’rbagai prosedur penandatanganan. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:

a) Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait kepada penanda tangan

b) Data pembuatan tanda tangan eiektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;

c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan

f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahvva penanda tangan teIah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektl’onik.81

Tanda tangan elektronik meliputi:

a) Tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan

b) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan:

a) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

b) dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

Data pernbuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik dapat dibuat oleh penyelenggara tanda tangan eiektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik. Data pembuatan tanda tangan elektronik tersebut hams memenuhi ketentuant

a) Seluruh proses pembuatan data pembuatan tanda tangan elektronik dijamin kearnanan dan kerahasiaannya oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik;

b) Jika menggunakan kode kriptografi, maka data pembuatan tanda tangan elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi tanda tangan elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;

c) Data pembuatan tanda tangan elektronik tersirnpan dalam suatu media eiektronik yang beraola dalam penguasaan penanda tangan; dan

d) Data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung Iayanan tanda tangan eiektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:

1. hanya orang yang diberi wevvenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;

2. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya; clan

3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

Penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung javvab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.”

Pada proses penandatanganan wajib di1akukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik:

a) masih bérlaku, tidak dibatalkan, atau Iidak ditarik;

b) tidak dilaporkan hilang;

c) tidak dilaporkan berpinclah tangan kepada orang yang tidak berhak; clan

d) berada dalam kuasa penanda tangan.

Sebelum dilakukan penandatanganan, informasi elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui clan dipahami oleh penanda tangan. Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditanda

tangani dengan tanda tangan elektronik wajib menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat daiam suatu transaksi elektronik.

Metode dan tekn’rk yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat:

a) Data pembuatan tanda tangan elektronik;

b) Waktu pembuatan tanda tangan elektronik; dan

c) lnformasi elektronik yang akan ditandatangani.

Perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan wajib diketahui, dideteksi, atau ditemukenali dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu.

Penyelenggara tanda tangan elektronik dan/atau pendukung layanan tanda tangan elektronik wajib bertanggung jawab atas penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik atau alat pembuat tanda tangan elektronik. Penyelenggara tanda tangan elektronik dan pendukung layanan tanda tangan elektronik wajib menggunakan alat pembuat tanda tangan elektronik yang menerapkan teknik kriptografi dalam proses pengiriman dan penyimpanan tanda tangan elektronik.

Sebelurn tanda tangan elektronik digunakan, penyelenggara tanda ta— ngan elektronik wajib memastikan identifikasi awal penanda tangan dengan cara:

a) Penanda tangan menyampaikan identitas kepada penyelenggara tanda tangan elektronik;

b) Penanda tangan melakukan registrasi kepada penyelenggara atau pendukung layanan tanda tangan elektronik; dan

c) Dalam hal diperlukan, penyelenggara tanda tangan elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data identitas penanda tangan kepada penyelenggara tanda tangan elektronik lainnya atau pendukung layanan tanda tangan elektronik dengan persetujuan pihak penanda tangan.

Mekanisme yang digunakan penyelenggara tanda tangan elektronik untuk pernbuktian identitas penanda tangan secara eiektronik wajib menerapkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi. Sedangkan proses verifikasi informasi elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan memeriksa data pembuatan tanda tangan elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandacangani.

Kontrak elektronik paling sedikit harus memuat:

a) data identitas para pihak

b) objek dan spesifikasi

c) persyaratan transaksi elektronik

d) harga dan biaya

e) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak

f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengernbalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi

g) pilihan hukum penyeiesaian transaksi elektronik

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik mempunyai kewajiban antara lain:

a) wajib menyediakan infomasi yang Iengkap dan benar berkaitandengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

b) wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

c) wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika tidak sesuai dengan perianiian atau terdapat cacat tersembunyi.

d) wajib menyampaikan informasi barang yang telah dikirim.

e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen dengan kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

 

Categories: Uncategorized Tags:

Cara Cerdas Cek Suhu Komponen PC

December 6th, 2013 No comments

Untuk memantau suhu komponen yang ada dalam PC, bisa Anda lakukan dengan menggunakan software tanpa harus membuka casing komputer dan mengukur secara manual. Software yang bisa Anda gunakan salah satunya  adalah Open Hardware Monitor.

1. Untuk mendownload software Open Hardware Monitor pada alamat http://openhardwaremonitor.org/.

dapat-uang-dari-internet-gambar1

2. Setelah selesai download, ekstrak file hasil download tersebut kemudian jalankan file .exe (applikasinya) sehingga akan tampil monitoring hardware.

dapat-uang-dari-internet-gambar2

3. Pada kotak dialog di atas, Anda dapat melihat tempera! atau suhu komponen yang ada dalarn PC secara real-time.

Categories: Uncategorized Tags:

Dapat Uang Dari Internet Gratis

March 9th, 2012 No comments

Apabila orang mulai tertarik untuk menggeluti suatu bisnis, hal itu berarti mereka bisa melihat peluang yang ada di dalam bisnis tersebut. Saat ini diperlukan kejelian untuk melihat peluang bisnis. Selain itu kita juga harus mau belajar sedikit demi sedikit untuk mengembangkan kemampuan kita dalam berbisnis.

Dalam belajar kita memerlukan mentor yang benar-benar bisa mengarahkan kita pada tujuan yang sebenarnya. Pernahkah anda terpikir untuk dapat uang dari internet? Apakah anda masih mencari-cari mentor yang benar-benar ahli dalam bisnis internet? Temukan jawabannya di artikel ini.

Mereka menganggap bahwa bisnis yang berpotensi besar pasti memerlukan modal yang besar pula. Sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Memalui seminar financial secret arahan Bapak Sulhadi, anda akan dibimbing menjadi seorang master dalam bisnis di dunia internet. Yang lebih menarik lagi, anda bisa dapat uang dari internet dengan modal nol. Ini benar-benar nyata dan banyak orang telah membuktikan sendiri. Melalui seminar financial secret ini, sukses akan di dalam genggaman anda.

Rintislah usaha bisnis online melalui internet setelah mengikuti seminar ini. Anda akan sadar bahwa internet menyimpan potensi luas biasa untuk meraup keuntungan. Dapatkan juga tips-tips rahasia dari website milik beliau. Buatlah gebrakan dan ikutlah seminar sukses ini. Dapatkan garansi bagi anda yang bergabung dalam mengikuti workshop dapat uang dari internet ini.

 

Dapat Uang dari Internet

Dahulu kala, untuk mendapatkan uang dari internet membutuhkan website sendiri dan produk-produk yang harus dijual serta sistem pemasarannya seperti apa. Akan tetapi, sekarang ini, dapat uang dari internet dapat menjadi mudah tanpa harus mempunyai website sendiri, bahkan tanpa mempunyai produk ataupun sistem pemasaran yang handal dan berkualitas. Yang harus kamu siapkan adalah kepercayaan diri tentang apa yang kamu ketahui dan siapa saja yang tahu agar dapat uang dari internet.

Kamu dapat memanfaatkan dari berbagai macam peluang yang mungkin ada di internet, misalnya, bisnis yang sering ada di internet adalah bisnis hotel, restoran, dan lain sebagainya. Kamu dapat membuat peluang untuk mendapat uang dari internet lewat daftar bisnis yang tidak umum di internet, misalnya, biasanya adalah bisnis hotel online, maka kamu dapat membuat daftar bisnis mess, ataupun wisma yang tersebar di beberapa lokasi.

Dengan begitu, di internet tidak hanya informasi soal hotel tetapi juga ada informasi soal wisma dan mess yang terdapat suatu daerah. Dengan demikian, informasi ini dapat digunakan sebagai ladang untuk dapat uang dari internet. Untuk mengetahui peluang-peluang strategis yang ada, maka anda dapat mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Sulhadi. Workshop ini akan memberikan masukan, trik-trik, langkah-langkah dan pengalaman kesempatan strategis yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan atau uang dari internet.

Categories: Uncategorized Tags: